biruvoice.com - Menambah Wawasan, Menghadirkan Keindahan

Tekanan atas pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak dari ledakan pipa gas di ladang minyak Montara, Australia Utara oleh tiga legislator asal NTT di Komisi V DPR RI membuahkan hasil. Ketiga anggota Komisi V itu yakni Saleh Husin (F-Hanura), Farry Dj Francis (F-Gerindra) dan Yosep Nai Soi (F-Golkar) langsung menyerahkan dokumen penceraman laut Timor kepada Menteri Perhubungan, Fredy Numberi pada rapat dengar pendapat, Selasa (17/11) kemarin. Dalam rapat tersebut, tiga legislator asal NTT ini meminta Menhub, Fredy Numberi untuk menindaklanjuti masalah pencemaran laut Timor.
Namun karena terbatasnya waktu, Ketua Komisi V, Taufik Kurniawan (F-PAN) meminta kepada para anggota komisi agar rapat tersebut dilanjutkan pada waktu berikut yang diagendakan kemudian, karena sebelumnya disetujui rapat hanya berlangsung hingga pukul 17.00 Wib.

Ketika Taufik akan mengetuk palu untuk menutup sidang, tiba-tiba Farry Francis melakukan interupsi ke pimpinan sidang. Dalam interupsinya itu Farry menyampaikan bahwa, jawaban Dephub tentang persoalan pencemaran di laut Timor terkesan datar dan belum menyentuh pokok persoalan.

Interupsi ini sempat menyita perhatian peserta raker tersebut. "Saya minta Pak Menhub untuk memberikan jawaban yang lebih detail, karena ini demi nasib masyarakat NTT ke depan terkait dampak pencemaran ini. Jawaban yang kami dapat sebelumnya belum mendalam, padahal masalah ini bagi kami sangat krusial. Karena itu, mungkin tak dijawab hari ini (Kemarin, Red) tapi perkenankan kami tiga legislator asal NTT melalui meja pimpinan untuk menyerahkan data-data terkait pencemaran itu kepada Pak Menhub," ungkap Farry.

Sebelum Taufik Kurniawan mengiyakan permintaan Farry itu, muncul lagi interupsi dari Yosep Nai Soi, anggota Komisi V yang juga asal NTT. Menurutnya, masalah pencemaran di laut Timor ini akan cukup mengganggu rakyat NTT. Dan diperkirakan akan memakan waktu tujuh tahun untuk menyelesaikan dampak akibat pencemaran ini dan menimbulkan polusi. "Jadi tujuh tahun nggak akan berhenti, itu akan merugikan kami masyarakat di NTT," tandas Nai Soi.

Hal yang sama juga diungkapkan Saleh Husin yang mengaku telah bertemu dengan para nelayan NTT pekan lalu dan mendapatkan banyak masukan terkait pencemaran di laut Timor tersebut.
Setelah ketiganya disilahkan Pimpinan Komisi V untuk menyerahkan data-data terkait pencemaran laut Timor, Taufik Kurniawan lalu memberi kesempatan kepada Menhub Fredy Numberi untuk menyampaikan beberapa hal sebelum raker itu ditutup.

Menhub Fredy Numberi yang baru menerima data dari tiga legislator asal NTT itu langsung memberi penjelasan terkait masalah pencemaran perairan di Celah Timor tersebut.
Mengawali pernyataannya, Menhub mengatakan bahwa dirinya sudah menerima berkas yang mungkin lebih lengkap dari yang diberikan tiga legislator asal NTT. Menurut Menhub, berkas/data yang lebih lengkap itu dia dapatkan dari pihak Australia.

Dan disitu, kata Numberi, Australia akhirnya juga mengakui dan meminta pihak company (perusahan PTTEP Australasia) yang melakukan pengeboran itu untuk bertanggungjawab. "Jadi dalam data yang saya terima itu, tidak saja kita (Indonesia, Red) yang merasa dirugikan, namun pihakAustralia juga merasa dirugikan akibat kebocoran tersebut," kata Fredy Numberi.

Fredy bahkan memuji kehebatan Australia yang memberinya data itu.
Dikatakan, untuk meneliti dampak kebocoran tersebut, pihak Australia juga sudah mengklasifikasi jenis-jenis ikan yang mati maupun burung-burung yang terkena dampak pencemaran tersebut. "Jadi kehebatan Australia adalah, dia sudah mengklasifikasi ikan jenis apa saja yang mati, dan burung yang kena dampak itu apa saja. Nah, di kita (Indonesia, Red) belum," ungkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Kaitan dengan itu, kata Numberi, pihaknya sudah meminta agar Dephub bersama LIPI dan lembaga terkait harus memiliki dokumen yang sama dengan Australia, misalnya melalui pertukaran dokumen.
"Karena ada standar prosedur dalam pertukaran dokumen, itu dari aspek misinya harus sama. Tidak bisa kita buat dari aspek Indonesia saja, tapi ada standar yang harus dipenuhi bersama. Nah ini yang sedang kita usahakan untuk
penuhi. Tolong kasih kita (Dephub, Red) waktu.
Dan saya sudah kirim tim (Ke Australia), mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini masalahnya bisa selesai dalam konteks kita bisa mengemukakan bahwa ini berdampak ke Indonesia, dan mudah-mudahan kedua belah pihak (Indonesia-Australia) sepakat bahwa perusahaan pengeboran wajib untuk bertanggungjawab," papar Fredy Numberi, sembari menjanjikan untuk memberikan data/dokumen yang lengkap terkait masalah pencemaran Celah Timor kepada Komisi V, khususnya dari NTT.

Dalam kesempatan itu, Menhub Fredy Numberi juga meminta kepada Komisi V
untuk memberi kepercayaan penuh kepada Dephub dalam menyelesaikan
masalah ini. "Saya minta tolong Dephub bisa diberi kepercayaan untuk
menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Fredy Numberi secara gamblang mengatakan, masalah penanganan terhadap pencemaran laut Timor ini, tak bisa dilihat dari satu sisi saja, tapi
harus dilihat juga masalah politisnya.

"Saya mau katakan bahwa, masalah
ini juga masalah politik. Saya akan balik masalahnya dulu. Tetangga
disekitar kawasan kita, baik itu Australia maupun di Singapura,
Malaysia, dan Filipina ini merupakan pemberian Tuhan agar mereka bisa
bertetangga dengan kita. Nah dalam konteks itu, didalam kita
berkomunikasi, kita juga harus menjaga perasaan bertetangga tadi. Kita
ngerti kita dirugikan.

Tapi ada cara-cara yang terhormat untuk kita
komunikasikan dengan mereka bahwa kita juga susah karena pencemaran
itu. Bahwa pada waktu kita susah, Australia juga membantu kita.
Singapura juga membantu kita. Pada saat tsunami di Aceh Singapura
datang membantu, Australia juga. Untuk itu saya harap komunikasi yang
harus kita bangun dalam konteks kerjasama itu harus kita jaga. Kita
melihat bahwa presiden kita sangat dekat dengan mereka, terutama dalam
konteks membangun kebersamaan. Dan ini yang harus kita komunikasikan ke
masyarakat," tandas Fredy Numberi.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk masalah pencemaran ini, Indonesia
harus tegas termasuk soal ganti ruginya. Namun semua itu haruslah
dengan cara-cara terhormat. "Bahwa kita harus tegas, iya. Bahwa dia
harus ganti rugi, iya. Tapi harus diingat, cara komunikasinya juga
harus kita balik dengan cara-cara yang lebih terhormatlah. Itu harapan
saya kira-kira, terimakasih," pungkas Fredy Numberi.

Menanggapi masalah ini, Farry Djemi Francis yang ditanyai Timor Express
usai raker mengatakan, meski Menhub mengatakan datanya lebih lengkap,
semuanya harus diverifikasi dulu. Sebab, kalau data itu didapat dari
pihak Australia, yang dikuatirkan ada nilai subyektifitasnya.

Karena itu, Menhub harus menyikapi masalah ini secara serius dengan melakukan
pengamatan dan penelitian dengan lembaga terkait untuk mendapatkan
hasil yang berimbang, tidak hanya dari satu pihak saja.

"Waktu habis raker, saya sampaikan khusus ke Pak Menhub bahwa ini masalah serius dan
tidak boleh dianggap sepele. Dan saya bilang ke Pak Menhub, supaya
masalah ini harus tuntas dalam program 100 hari Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) II. Dan Pak Menhub merespons itu secara positif, dan dia
menyatakan masalah pencemaran laut Timor ini memang masuk program kerja
100 hari Dephub," kata Farry.

Terpisah, Saleh Husin mengatakan, data-data yang sudah mereka serahkan
itu akan mereka ikut terus hingga ada penyelesaiannya. "Kita akan ikut
terus, biar masalahnya beres, sehingga dampak yang ditumbulkan itu
tidak sampai merugikan rakyat kita di NTT," ungkapnya.

Sumber : Timor Express