[UPDATE 12 Maret 2010 10:00 WIB]

Sumber: www.rakyatmerdeka.co.id

Laporan: Taufik Damas

Jakarta, RMOL. Pemerintah Australia harus memperhatikan nasib rakyat Indonesia di kawasan Timur, terutama yang berpofesi petani rumput laut dan nelayan di Timor Barat, yaitu di perairan Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Usaha nelayan di wilaiayah tersebut terancam gulung tikar karena pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh meledaknya ladang minyak Montara di dekat gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) yang menjadi pusat pencarian ikan dan biota laut lainnya oleh nelayan tradisional Indonesia. Ladang minyak Montara dikelola oleh PTTEP Australasia, perusahaan minyak asal Thailand.

Tekanan atas pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak dari ledakan pipa gas di ladang minyak Montara, Australia Utara oleh tiga legislator asal NTT di Komisi V DPR RI membuahkan hasil. Ketiga anggota Komisi V itu yakni Saleh Husin (F-Hanura), Farry Dj Francis (F-Gerindra) dan Yosep Nai Soi (F-Golkar) langsung menyerahkan dokumen penceraman laut Timor kepada Menteri Perhubungan, Fredy Numberi pada rapat dengar pendapat, Selasa (17/11) kemarin.

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia dan Papua Nugini (PNG), pada 8-12 Maret mendatang. Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengatakan hal ini dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Kamis (18/2) siang.

Presiden akan bertolak dari Jakarta pada 8 Maret malam, tujuan pertamanya adalah Canberra, ibukota Australia. Lalu dilanjutkan ke Sydney. Pada 11 Maret, Presiden bertolak ke PNG.

Menurut Dino, kunjungan ini sudah lama direncanakan. Namun, karena kesibukan di dalam negeri, hal ini sempat tertunda. " Presiden telah lama ingin menjaga tradisi, yaitu mengunjungi Australia sebagai salah satu negara yang dikunjungi di awal pemerintahan beliau. Kalau kita lihat, hubungan antara Indonesia dan Australia sejak tahun 2005 meningkat secara drastis. Dalam sejarah Republik Indonesia modern, kalau tidak salah hanya ada sekitar tiga presiden yang datang ke Australia dan itu suatu hal yang diubah oleh Presiden SBY," Dino menjelaskan.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - World Watch Institute, dalam laporan yang dirintis Watch Magazine Edisi November/Desember 2009 menyebut bahwa peternakan bertanggung jawab atas sedikitnya 51 persen penyebab gas rumah kaca global. Ini bukan lagi lampu kuning melainkan sudah lampu merah.

World Watch Institute adalah organisasi riset independen di Washington Amerika Serikat yang berdiri sejak 1974. Organisasi ini dikenal kritis terhadap isu global dan lingkungan. Penulis artikel itu Dr Robert Goodland, mantan penasihat utama bidang lingkungan untuk Bank Dunia, dan staf riset Bank Dunia Jeff Anhang. Keduanya membuat laporan ini berdasar Bayangan Panjang Peternakan , laporan yang diterbitkan tahun 2006 oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).