biruvoice.com - Menambah Wawasan, Menghadirkan Keindahan

Kita seharusnya angkat topi pada pemerintahan sekarang yang senantiasa melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam memelihara lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir ini saja kita melihat beberapa gebrakan pemerintah yang sangat fenomenal, yakni gerakan 1 juta pohon, one man one tree, dan (baru-baru ini) gerakan 1 miliar pohon.

Namun, sebagai sebuah kebijakan, gerakan ini mendapat perhatian serius dari masyarakat dan LSM. Pasalnya, gerakan ini tidaklah muncul secara sukarela seperti gerakan koin peduli Prita dan gerakan facebooker Bibit-Chandra.

 

Dalam persoalan lingkungan pemerintah sekarang sepertinya lebih senang dengan sebuah kata gerakan. Kalau memakai terminologi kasus Prita dan Bibit-Chandra maka sebagai sebuah "gerakan" yang terbayang kemudian dalam alam pikiran kita bahwa gerakan 1 miliar pohon ini dilakukan secara sukarela oleh pejabat negara dan jajaran-jajarannya.

Kita tahu "gerakan koin Peduli untuk Prita" muncul secara sukarela sebagai wujud reaksi massa terhadap keputusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara curhat di dunia maya. Prita yang dihukum denda 204 juta rupiah, menimbulkan reaksi masyarakat kecil dengan mengumpulkan koin. Hasilnya ternyata ternyata melebihi keputusan hakim tersebut. Kita juga tahu gerakan satu juta facebooker terhadap kriminalisasi KPK. Bibit-Chandra mendapat dukungan dari masyarakat secara sukarela

Berbeda dengan gerakan Prita dan Bibit-Chandra, gerakan 1 miliar pohon tidaklah muncul sukarela. Gerakan ini justru akan menghabisi dana sebesar Rp 27 triliun. Dana sebesar ini akan digunakan untuk penanaman pohon hingga lima tahun ke depan.

Bahkan, Dephut minta dana lebih besar lagi dibanding itu, yakni Rp 30 triliun namun hanya disetujui Rp 27 triliun. "Itu sebetulnya jalan kompromi," kata Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut Hadi Daryanto. Dengan dana tersebut pemerintah mendapat hasil berupa mengurangi emisi karbon hingga 26 persen pada 2020.

Menanam pohon, menebang pohon

Kita mengapresiasi penuh terhadap tekad pemerintah tersebut untuk mengurangi emisi karbon hingga 26 persen–sebuah target fantastis. Sebab, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia dituntut untuk berperan dalam rangka mengurangi emisi karbon yang salah satu bentuknya dengan penanaman pohon. Suhu di seluruh dunia akan meningkat hingga 6 derajat celcius jika tidak ada tindakan segera untuk mengurangi emisi CO2. Global Carbon Project menyatakan, emisi karbon meningkat 29 persen antara tahun 2000 hingga 2008.

Sebelum 2002 emisi karbon dunia hanya sekitar 1 persen per tahun. Setelah itu naik sekitar 3 persen per tahun. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Cina. Pada 2008 jumlah emisi karbon sedikit turun karena terjadinya krisis ekonomi global.

Peningkatan emisi itu tidak semua berasal dari negara berkembang, justru seperempatnya berasal dari konsumsi energi negara-negara industri maju. Jika kita membiarkan emisi karbon terus meningkat tanpa melakukan mitigasi, kemungkinan besar suhu akan meningkat hingga 4 derajat. Jika ingin mengerem kenaikan suhu di bawah 2 derajat, maka kita hanya punya waktu beberapa tahun lagi untuk mengurangi emisi.

Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Aktivis lingkungan sekaligus Kepala Departemen Advokasi Walhi M Teguh Surya mengatakan kebijakan pemerintah dalam upaya meminimalisir emisi pasca COP 13 di Bali sangat sedikit. Kebijakannya justru banyak berpihak pada konglomerasi dan kapitalis.

"Salah satu contoh adalah keberadaan hutan 2 hektar di Aceh yang terbangun atas bantuan Australia. Kalau pembangunan itu berhasil maka tidak bisa diklaim sebagai kepemilikan Indonesia tetapi Australia yang memberikan dana," katanya kepada BIRU Voice.

Dalam kondisi seperti itu, relevansi dari gerakan tanam 1 miliar pohon terhadap upaya mengurangi emisi karbon hingga 26 persen seberapa besar pengaruhnya, mengingat saat yang bersamaan penebangan pohon dan alih fungsi hutan terjadi di beberapa daerah. Padahal hutan-hutan tersebut lebih efektif dalam mengurangi emisi dan menyelamatkan lingkungan.

Hal ini mengingat gerakan penanaman pohon yang dilakukan selama ini tidak pernah diverifikasi dan dievaluasi di lapangan. Pada saat bersamaan, pemerintah selalu mengklaim berhasil menanam jutaan pohon, meski tidak jelas di mana lokasinya, jenis tanamannya, luasan berapa, hingga prosesnya secara keseluruhan.

Menyelamatkan bumi Indonesia dari kehancuran memang sudah diamanahkan dalam UU. Tetapi, kita bisa bertanya, mana lebih efektif jika dana sebesar Rp 27 triliun tersebut langsung diperuntukkan untuk memba-ngun hutan dan pemeliharaannya daripada menanam pohon namun tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan membangun hutan masyarakat akan langsung menerima manfaatnya.

Masyarakat sekarang lebih membutuhkan pekerjaan daripada kamuflase politik para elite dan pemerintah berkewajiban menyediakannya bagi setiap warganya yang membutuhkan. Ini amanah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Yanto Bashri)