biruvoice.com - Menambah Wawasan, Menghadirkan Keindahan

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hot Update

Statement BIRU Voice sekitar 2 bulan yang lalu tentang pencemaran di celah Timor akibat kebocoran ladang minyak Montara, baru sekarang ditanggapi Preisden SBY. BIRU Voice mengharapkan pemerintah dapat membentuk Tim Independen yang tidak terkendala oleh birokrasi dan kepentingan politik, melainkan sungguh-sungguh dapat melakukan investigasi dan langkah-langkah yang cepat untuk membantu rakyat yang terkena akibat secara langsung.

 

Berita terkait:

Kawasan Puncak Harus Ditertibkan

Surel Cetak PDF
Penilaian Pengguna: / 1
JelekBagus 

villa gse
Suara Anggota DPR

Penyalahgunaan fungsi lahan di kawasan Puncak sudah lama diketahui sebagai salah satu pemicu terjadinya banjir di Jakarta. Namun mengapa hal tersebut masih terus terjadi bahkan hingga detik ini?

Beberapa tahun silam, ketika Jakarta dilanda banjir hebat, penyalahgunaan fungsi lahan di kawasan Puncak, misalnya untuk membangun villa, memang sempat diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan ada villa yang dibongkar segala. Tapi sesudah itu, villa-villa baru kembali bermunculan, bahkan dengan cakupan wilayah yang semakin luas. Apa yang salah?

Menurut anggota komisi VII DPRRI Totok Taryanto penyebabnya adalah kolusi antara Pemda setempat dengan pengusaha, atau Pemda dengan penguasa di Jakarta. “Dan hal begini bukan rahasia lagi. Sebab sudah sangat telanjang diberitakan,” ujarnya.

Menurut Totok kesadaran orang Indonesia, termasuk para penguasanya, terhadap lingkungan hidup masih sangat rendah. Bila terjadi musibah besar seperti banjir bandang atau tanah longsor, barulah pemerintah dan para politisi mulai mempersoalkan pengelolaan lingkungan. “Tapi sesudah itu, kalau nggak ada bencana, ya diam lagi,” ucap politisi PAN ini.

Akibat kesadaran yang masih rendah tersebut, tidak heran bila pembangunan villa dan rumah mewah di kawasan Puncak masih terus berlanjut.

Penegakan Hukum

Totok mengatakan, keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Sebab, makin hari bencana alam seperti banjir dan longsor makin kerap terjadi. Bukan hanya di Jakarta, tapi di kawasan Puncak juga.

Dan satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan penegakan hukum pada kawasan tersebut. “Villa-villa yang berdiri di tempat yang tidak semestinya harus dibongkar,” katanya.

Ketika ditanya bagaimana melakukan penegakan hukum tersebut, Totok menjawab dia dan teman-temannya di komisi VII yang berfungsi mengawasi kebijakan lingkungan hidup akan mendesak agar Pemda setempat melakukan penegakan hukum tersebut. Jika Pemda tidak serius, maka mereka akan mendesak Menteri Lingkungan Hidup yang melakukannya, dengan didukung oleh kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya.

villa gse 2
tolak pembongka...


Sementara itu, politisi dari Partai Golkar Idrus Marham mengatakan ia tidak keberatan jika pemerintah meminta villa yang di Puncak dibongkar untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Namun Idrus menambahkan, cara memintanya hendaknya dilakukan secara beretika karena ketika mendirikan villa tersebut, ia pun telah melewati prosedur hukum yang ada.

“Kalau pemerintah minta, pasti kita beri. Tapi dengan cara yang baiklah. Jangan dengan cara-cara yang kurang sopan atau main tekan segala,” ujarnya.**( Celestino Reda.)

 

Add comment


Security code
Refresh

You are here: Berita Editorial Kawasan Puncak Harus Ditertibkan

Copyright © 2007-2010 www.biruvoice.com. All Right Reserved. Designed by Nur Cholikul Anwar.